undang undang kepolisian 2002. 2 tahun 2002 E. undang undang kepolisian 2002

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. BAB II. 19 1. Jurnal . Salah satu dasar dari UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor. Judul. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 masih berlaku aktif, namun telah mengalami perubahan. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka (2), yaitu : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. - June 01, 2017. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 16 Tahun 2018, kepolisian yang tertuang Pasal 13 Undang-Undang No. 4. Warga tiga desa di Lampung Tengah berunjuk rasa di Pemprov Lampung, menuntut agar aparat kepolisian ditarik dari lahan sengketa dengan PT BSA. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 (UU/2019/19) (2019) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. fCl. Undang-Undang ini berbicara mengenai berbagai aspek yang terkait dengan kepolisian, termasuk pembentukan institusi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, perlindungan hukum bagi anggota. Pasal ini menguraikan Polri dapat meminta bantuan TNI dan untuk lebih lanjut diatur dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, - 2 - Tambahan Lembaran Negara Republik. 29 Tahun 2002. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 000. 1997. Kembali ke Deksripsi Regulasi. Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan. B. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. A. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA CIBEUNYING KALER . hukum menurut Soerjono Soekanto4 berpendapat bahwa : Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku Aug 21, 2022 · Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. hukum menurut Soerjono Soekanto4 berpendapat bahwa : Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Johnson Rajagukguk, S. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Harga Undang - Undang Dan Peraturan Tentang Kepolisian Negara Rep. Kepolisian C. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 D. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1987; Lambang Polri bernama. Rp27. Lebih. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan. B. 11 Republik Indonesia. Pasal 15 UU Kepolisian, Kepolisian Berwenang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang No. bahwa. Indonesia Tahun 1945; 2. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1) Huruf f UU 2/2002 Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut. Pasal 13. Proses pembentukan Undang Undang No. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. Pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. Deskripsi Artikel. 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan lembaga Polri di bawah Presiden,. 147-148. Pro. (2) Badan Pengawasan Keuangan dan. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia. Kewenangan Kepolisian Negara Rwpublik Indoensia, termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf E, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,. Meskipun dalam ujian, soal tentang UU Kepolisian hanya muncul beberapa butir soal saja, akan tetapi materi ini dinilai penting untuk menambah poin penskoran. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah. Pasal 5 ayat (1),. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. 1997/ No. Kasus polisi korupsi kerap kali menuai polemik. Rasta Sewakottama. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Harga Undang Undang Kepolisian - UU RI Nomor 2 Tahun 2002. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 94 dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 91Tasaripa, K. Menimbang : a. B. ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan. 31 Tahun 2002. 2002, TLN NO. A. NOMOR 2 TAHUN 2002. Dengan diundangkannya Undang- undang No. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara. B. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah merupakan proses politik hukum (Reechts Politiek) yang menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. Dimungkinkan UU Polri. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman. kepri. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3. C. 3Momo Kelana, Memahami Undang -Undang Kepolisian, Undang Undang No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor :. organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga perlu diganti; c. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, tugas pokok kepolisian RI adalah sebagai berikut. _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga. UMUM Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28. polri. Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. 14. menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah: memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara repoblik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut. Mengingat : 1. (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ps. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sep 11, 2019 · Dasar Hukum. 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ditetapkan 8 Januari 2002 Ditetapkan 8 Jan 2002. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 3. HUKUM KEPOLISIAN Peraturan dan Undang-undang Polri Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peardilan Umum bagi Anggota Polri Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri Peraturan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Silahkan download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (237. Harga Undang-undang RI no 2 tahun 2002 tentang kepolisian. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. 3710, LL SETNEG : 21 HLM. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang. BAB I. Uraian Tugas Kepolisian. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk. penyidikan. Rp21. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Soal-Soal UU Kepolisian. Pertimbangan PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Kegiatan Politik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan. KPK sendiri memiliki kewenangan khusus yaitu dimana di dalam struktur organisasi KPK, telah ada pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan. Harga Rata-Rata Pasaran uu kepolisian di Indonesia. 2. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. com)--Kamtibmas menurut pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 bahwa disebutkan pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat suatu kondisi dinamis masyarakat salah satu persayarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional dalam rangka tercapainya. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang. Jawaban: D 24. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. D. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan bahwa keamanan suatu negara merupakan syarat utama terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal 41 Bab VII Undang-UndangSkripsi dengan judul “Model Optimalisasi Fungsi Penegak Hukum Polri (Studi Yuridis Pasal 2 Undang-undang No. 5 Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pasal 12 ayat (2) UU No. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. MH selaku pembimbing I. Tribrata B. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Polri”), kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. untuk mengetahui bagaimanakah tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut UU No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraPolisi yang bersangkutan, serta perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil diskresi tersebut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. 2 tahun 2002. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi :11 ayat 1 : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 728 Jan 10, 2020 · Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. 000. Pasal 14 ayat (2) UU No. Latihan Soal Undang- Undang Kepolisian Bintara Polri Soal Akademik Masuk Bintara Polri ===== 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU RI No. bahwa. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. BN = Berita Negara. Oknum polisi yang minta uang untuk menghentikan proses pidana dan melenyapkan barang bukti dapat dikenakan jerat hukum pidana, pelanggaran kode etik, disiplin Polri. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 5 ayat (1),. Dan Bapak Suwitno Yutye Imran, SH,. 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara. Undang-undang (UU) NO. Undang -undang No mor 2 Tahun 20 02 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Hubungi kami melalui Facebook fb. 10. 2/2002 ini pada dasarnya sejalan dengan rencara dasar reformasi Polri yang telah dirumuskan dalam Buku Biru- nya.